BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
Maulid Nabi, TP PKK HSS Tekankan Penguatan Peran Keluarga dan Pendidikan Anak • Pemkab HSS Perkuat Cadangan Pangan, Antisipasi Krisis dan Stabilitas Harga • Polres HSS Ungkap Lima Kasus Narkoba, Tujuh Tersangka Diamankan • SMPN 2 Banjarmasin Dicanangkan Jadi Sekolah Siaga Kependudukan, Edukasi Terintegrasi Tanpa Tambah Kurikulum • Majelis Ta’lim dan Dzikir Al-Jannah Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW • Maulid Nabi di SDN Batang Kulur Tengah, Ustaz Amrul Mu’min Ajak Murid Teladani Sunnah Rasul • Buka Pelatihan Bendahara KDMP, Bupati HSS Tekankan Pentingnya Tertib Administrasi Keuangan • Kemarau Melanda HSS, Bupati dan Ribuan Warga Gelar Salat Istisqa • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
Pemkab Banjar dan DPRD Banjar sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

Pemkab Banjar dan DPRD Banjar sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

📅 19 Jun 2025 ✍️ banjartv 🕐 19 Jun 2025
Bagikan

Banjartv.com, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD Banjar melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Sabtu (14/6/2025).

Penandatanganan dilaksanakan oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari, usai pembacaan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Banjar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah oleh Juru Bicara DPRD, Ana Rusiana.

Saidi mengatakan, “Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan semua fraksi.

“Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar. Nota kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar,” ujar Saidi.

Selain agenda penandatanganan nota kesepakatan, paripurna juga menggelar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan Pemkab Banjar.
Fraksi-fraksi, di antaranya PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, dan PAN juga menyampaikan saran dan masukan terhadap pemerintah daerah. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Iqbal Khalilurrahman, menekankan pentingnya pelaksanaan APBD yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Upaya pengurangan angka kemiskinan juga harus terus ditingkatkan,” tutup Iqbal. *(Dhani/banjartv)

Baca Juga  Saiful Arif Dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD Balangan Sisa Masa Jabatan 2024–2029
Bagikan: WhatsApp Facebook