BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
KKN Internasional ULM Bangun Pojok Baca dan Papan Informasi di Kawasan FELDA Malaysia • Penyegaran Birokrasi, Pemkab HSS Rotasi Sejumlah Pejabat Strategis • Tim Takraw Putri HSS Tampil Perkasa di POPDA Kalsel, Tim Putra Melaju ke Semifinal • Takraw HSS Tampil Gemilang di POPDA Kalsel, HSS-A dan HSS-B Juara Pool • Sekda HSS Hadiri Sidang GTRA Penetapan Redistribusi Tanah 2026 • 30 Hari Bangun Desa, TMMD ke-128 di HSS Resmi Berakhir • TMMD ke-128 di HSS Rampung 100 Persen, Bangun Jalan hingga Rehab RTLH • GOW HSS Tingkatkan Literasi Kebencanaan Organisasi Wanita untuk Perkuat Ketahanan Keluarga • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
Pemkab Banjar dan DPRD Banjar sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

Pemkab Banjar dan DPRD Banjar sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025

📅 19 Jun 2025 ✍️ banjartv 🕐 19 Jun 2025
Bagikan

Banjartv.com, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar bersama DPRD Banjar melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Sabtu (14/6/2025).

Penandatanganan dilaksanakan oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama Ketua DPRD Banjar H Agus Maulana, disaksikan Wakil Ketua II Akhmad Rizani Anshari, usai pembacaan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Banjar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah oleh Juru Bicara DPRD, Ana Rusiana.

Saidi mengatakan, “Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, maka dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan semua fraksi.

“Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar. Nota kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bersama demi kemajuan pembangunan Kabupaten Banjar,” ujar Saidi.

Selain agenda penandatanganan nota kesepakatan, paripurna juga menggelar Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan atas laporan keuangan Pemkab Banjar.
Fraksi-fraksi, di antaranya PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, dan PAN juga menyampaikan saran dan masukan terhadap pemerintah daerah. Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Iqbal Khalilurrahman, menekankan pentingnya pelaksanaan APBD yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas. Upaya pengurangan angka kemiskinan juga harus terus ditingkatkan,” tutup Iqbal. *(Dhani/banjartv)

Baca Juga  Kloter Pertama Kota Banjarmasin Patuhi Aturan Petugas Haji
Bagikan: WhatsApp Facebook