Dinsos Banjar Operasikan Dapur Umum Sejak Tanggap Darurat Banjir, Layani Ribuan Warga Terdampak
Banjartv.com, BANJAR — Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial mengoperasikan dapur umum sejak ditetapkannya status tanggap darurat banjir oleh Bupati Banjar pada Senin 30 Desember 2025 lalu.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, mengatakan dapur umum mulai beroperasi sejak Senin dan melayani ribuan warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Kecamatan Martapura Timur. Jumat sore (2/1/2026).
“Untuk Martapura Timur, dapur umum melayani sekitar 6.000 masyarakat terdampak banjir,” ujar Erny.
Pengelolaan dapur umum tersebut dilakukan secara gotong royong dengan dukungan berbagai pihak, di antaranya Taruna Siaga Bencana (Tagana), pihak Kecamatan Martapura Timur, Pramuka, serta Karang Taruna. Seluruh unsur tersebut terlibat langsung dalam penyediaan dan pendistribusian makanan bagi warga terdampak.
Erny menjelaskan, saat ini terdapat tiga dapur umum yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, terdapat dapur umum bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dari Polda Kalimantan Selatan yang dijalankan oleh Brimob.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami support logistiknya dari Pemkab Banjar. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam nanti akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Untuk wilayah Martapura Barat, dapur umum melayani sekitar 5.000 porsi makanan per hari. Rencananya, dapur umum di Kecamatan Sungai Tabuk juga akan melayani sekitar 5.000 porsi. Sementara di Martapura Kota, dapur umum berada di Desa Pasayangan Barat dan beberapa titik desa lainnya.
Secara keseluruhan, dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar berjumlah sekitar enam hingga tujuh titik. Adapun dapur umum yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jumlahnya masih dinamis mengikuti kebutuhan di lapangan.
Makanan yang disediakan dapur umum antara lain nasi, mi goreng, telur, sarden, serta nasi goreng. Pendistribusian makanan dilakukan sesuai permintaan dan kebutuhan warga, tidak selalu tiga kali sehari, mengingat keterbatasan anggaran dan efektivitas penyaluran.
Terkait koordinasi dengan BPBD, Erny menegaskan pihaknya terus melakukan komunikasi agar penyaluran logistik tidak tumpang tindih. “Kalau logistik kami kurang atau untuk menentukan titik distribusi, kami selalu koordinasi dengan BPBD supaya tidak overlap. Mungkin yang terlihat menumpuk itu masih menunggu jadwal distribusi ke lokasi,” pungkasnya.
*(Dhani/Banjartv)