Berbaur Duduk di Jalan, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Anggotanya Temui Aksi Massa BEM se-Kalsel

Banjartv.com, Banjarmasin — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK, menemui ratusan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (24/11/2025) petang.

Supian HK, yang hadir bersama Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Rais Ruhayat, anggota Komisi II Firman Yusi, anggota Komisi III H Husnul Fatahillah, Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini, serta pejabat kepolisian, memilih duduk berbaur di jalan bersama massa untuk mendengarkan orasi para mahasiswa.

Aspirasi: Penolakan RUU KUHAP dan Isu Lingkungan

Aksi yang dimulai pukul 15.00 Wita itu memuat dua isu utama: penolakan percepatan pengesahan RUU KUHAP dan tuntutan perhatian terhadap persoalan lingkungan di Kalsel.

Koordinator lapangan, M Anzari, menyebut sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dinilai bermasalah dan berpotensi mengancam prinsip due process of law—asas yang menuntut proses hukum berjalan adil, transparan, dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

“Kami meminta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” ujarnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan perlindungan kawasan Pegunungan Meratus.

Respons DPRD: Aspirasi Akan Dibawa ke Forum Resmi

Di hadapan massa, Supian HK meminta demonstran tenang dan memberi kesempatan untuk berdialog. Ia menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa akan dicatat dan dibawa ke rapat pimpinan DPRD serta komisi terkait.

“DPRD tidak menutup telinga. Apa yang adik-adik sampaikan hari ini akan kami bawa dalam rapat pimpinan. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, terutama jika menyangkut kepentingan publik yang luas,” kata Supian HK.

Ia juga memastikan DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi kepada DPR RI terkait RUU KUHAP. Terkait isu lingkungan, ia mengakui masih banyak tantangan, terutama dalam pengawasan pertambangan dan perlindungan kawasan Meratus.

“Kami tidak antikritik. Masukan seperti ini membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” ujarnya.

Upaya Lanjutan DPRD

Supian HK menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:

1. Menggelar rapat pimpinan membahas tuntutan mahasiswa.
2. Menyusun sikap resmi DPRD Kalsel terkait keberatan masyarakat terhadap RUU KUHAP.
3. Mengirim rekomendasi tertulis ke DPR RI dalam waktu dekat.
4. Mendorong pembahasan lanjutan mengenai isu lingkungan di internal dewan.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus mengawal proses ini.

Dialog Berlanjut, Situasi Memanas

Usai dialog awal, massa meminta diskusi dilanjutkan di dalam gedung tanpa pembatasan jumlah peserta. Namun, pimpinan dewan menawarkan hanya 20 perwakilan yang bisa masuk karena keterbatasan kapasitas ruangan dan pertimbangan keamanan.

Dua perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari, sempat melihat langsung kondisi ruangan, namun mereka menolak dan meminta dialog dilakukan di ruang rapat paripurna. Permintaan itu ditolak pimpinan DPRD.

Pada waktu bersamaan, Ketua DPRD Supian HK harus meninggalkan gedung karena agenda dinas luar daerah yang tidak dapat ditunda. Situasi massa mulai berubah setelah perwakilan BEM kembali ke luar untuk menyampaikan hasil pembicaraan dengan DPRD.

Karena permintaan mereka tidak dipenuhi, massa menyatakan akan memaksa masuk. Puluhan mahasiswa kemudian mendorong pintu gerbang gedung DPRD. Aparat kepolisian yang sudah bersiaga membuat pagar betis untuk menahan dorongan tersebut.

Aksi dorong-mendorong berlangsung singkat hingga massa mundur. Mereka kemudian membakar spanduk yang dibawa sembari melanjutkan orasi. Aparat tetap mengawal secara humanis sehingga tidak terjadi korban.

Sekitar pukul 18.00 Wita, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib.

*(Mhl/BanjarTV)