Percepat Infrastruktur, Bupati HSS Dukung Sinergi Lintas Sektor Tangani Jembatan Non-Nasional
BANJARTV.COM, BANJARMASIN — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendukung kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, sekaligus menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Dukungan tersebut disampaikan Bupati HSS H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos., saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan bersama itu melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait, TNI/Polri, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarpihak sekaligus mempercepat penanganan jembatan yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi, termasuk sinergi pendanaan antartingkatan pemerintahan, untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Muhidin, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta dukungan lembaga pembiayaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah yang menjadi salah satu penopang aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain penandatanganan kesepakatan pilot project penanganan jembatan non-nasional, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mantewe.
Dalam kesempatan tersebut, turut dipaparkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur.
Skema pembiayaan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah, BUMD, maupun badan layanan umum daerah (BLUD) untuk memperoleh dukungan pembiayaan dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang.
Alternatif pembiayaan itu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.
Pemerintah Kabupaten HSS menyatakan dukungan terhadap langkah kolaboratif yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.
Bupati HSS menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk merespons kebutuhan infrastruktur masyarakat, terutama pembangunan yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan konektivitas antarwilayah.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi solusi efektif dalam merespons kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan konektivitas antarwilayah,” tegasnya.
Menurut Bupati, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat realisasi penanganan jembatan di daerah.
Pemkab HSS juga menyatakan kesiapan untuk mengambil peran aktif sesuai kewenangan dan kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
Melalui kolaborasi tersebut, penanganan infrastruktur diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses masyarakat secara lebih luas, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten HSS dan Kalimantan Selatan secara umum.
*(UCK/BANJARTV.COM)