Perkuat Program MBG, Pemkab HSS Ikuti Rakor Nasional Bersama Mendagri dan BGN

BANJARTV.COM, KANDANGAN — Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Khusus secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta para kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Rakor tersebut membahas penguatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, khususnya terkait pemenuhan standar higiene dan sanitasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari Pemkab HSS, rakor diikuti jajaran terkait dari Aula Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) HSS. Pemerintah daerah diwakili Asisten Administrasi Pembangunan dan Perekonomian H. Zulkifli, S.Sos., M.AP., bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teddy Sutedjo, S.T., M.T., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional. Kesepakatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program MBG.

Kepala BGN Dr. Sudaryono menekankan pentingnya pemenuhan standar kesehatan, kebersihan, dan sanitasi pada seluruh dapur MBG. Ia juga menegaskan pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Karena itu, dinas kesehatan di tingkat kabupaten/kota diminta memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan. BGN juga menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan mendapatkan tindakan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan BGN melalui dinas teknis masing-masing. Koordinasi tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga perlu diperkuat hingga tingkat desa.

Pemerintah daerah juga diminta mengawal proses penerbitan SLHS agar setiap SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi, sehingga pelaksanaan Program MBG dapat berjalan secara aman dan optimal.

Selain aspek kesehatan dan sanitasi, pemerintah daerah didorong untuk mendukung keterlibatan petani serta pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan program tersebut.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan baku, sekaligus membuka ruang bagi sektor pertanian dan usaha lokal untuk terlibat dalam mendukung keberlanjutan Program MBG di daerah.

Melalui rakor tersebut, Pemkab HSS bersama pemerintah daerah lainnya diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program MBG. Dengan dukungan dan pengawasan yang baik, program tersebut diharapkan berjalan sesuai standar kesehatan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

*(UCK/BANJARTV.COM)