Tarik Ulur Politik Warnai Kekosongan Kursi Sekwan DPRD Banjarmasin

BANJARTV.COM, BANJARMASIN – Kekosongan kursi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Banjarmasin pasca hengkangnya Iwan Ristianto ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan sekadar persoalan administratif. Di balik lambannya penunjukan pejabat pengganti, tersimpan dinamika politik internal yang mulai memanas di lingkungan legislatif kota ini.

Sejak pelantikan Iwan sebagai pejabat Pemprov Kalsel pada Senin (13/10/2025), hingga kini DPRD Banjarmasin belum juga menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekwan. Padahal, posisi strategis tersebut merupakan urat nadi dalam pengelolaan dokumen, koordinasi alat kelengkapan dewan, hingga menjamin kelangsungan agenda sidang sesuai jadwal.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, H. Harry Wijaya, SH, MH, mengakui bahwa belum ada keputusan final terkait sosok pengganti Iwan. Ia juga membantah isu yang menyebut pimpinan dewan telah menyepakati satu nama calon secara tertutup.

“Komunikasi untuk menghasilkan keputusan belum ada. Kalau pun ada nama kandidat, tidak bisa serta-merta diterima. Kami menginginkan adanya proses fit and proper test terlebih dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/10/2025).

Namun, di balik pernyataan tersebut, sumber internal dewan menyebut proses penunjukan Sekwan baru sarat dengan tarik-menarik kepentingan politik. Masing-masing unsur pimpinan disebut memiliki preferensi tersendiri—berdasarkan loyalitas dan kedekatan birokratis.

Harry, yang juga menjabat Ketua DPD PAN Banjarmasin, menilai persoalan ini bisa diselesaikan dengan sederhana: melalui keterbukaan komunikasi antar pimpinan dan fraksi.

“Kami mencoba menjalin komunikasi intensif dengan unsur pimpinan dan menerima masukan dari seluruh fraksi. Semua harus diakomodasi,” tegasnya.

Sayangnya, semangat akomodasi tersebut justru menyoroti lemahnya koordinasi internal DPRD Banjarmasin. Ketidakmampuan mencapai kata sepakat dalam waktu cepat dinilai sebagai indikasi kuat adanya ego sektoral dan dinamika politik antarfraksi serta partai yang menduduki kursi pimpinan.

Kekosongan jabatan Sekwan tak hanya berdampak pada kelancaran administrasi. Lebih dari itu, potensi terganggunya fungsi legislasi dan pengawasan dewan pun menjadi perhatian serius.

Sejumlah agenda penting seperti pembahasan keuangan daerah dan penjadwalan sidang paripurna kini terancam molor. Ketiadaan pejabat berwenang untuk menandatangani dokumen resmi menjadi salah satu hambatan utama.

Dalam konteks politik lokal, situasi ini mencerminkan belum matangnya konsolidasi di tubuh DPRD Banjarmasin. Ironisnya, di saat dewan kerap menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi dari eksekutif, urusan internal mereka justru dijalankan secara tertutup dan penuh intrik.