BANJARTV.COM, BANJARMASIN - Di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan perlambatan ekonomi, sinergi kebijakan antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan menjadi kunci menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan berbagai upaya, agar dapat memperbaiki kinerja ekonomi triwulan I 2025 yang tengah menunjukkan perlambatan, terutama akibat turunnya ekspor sejalan dengan yang terjadi di sektor pertambangan dan melemahnya konsumsi pemerintah.
Tekanan perlambatan ini dapat ditahan oleh konsumsi rumah tangga yang masih tetap kuat dan mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
Pada keseluruhan 2025, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kalsel 2025 berada di kisaran 4,5–5,3%. Ke depan, optimisme perekonomian terus perlu diperkuat untuk mendorong pertumbuhan mencapai 8% di tengah tantangan global.
Di sisi lain, inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2025, berkat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalsel.
Selaras dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel dalam paparan Kajian Fiskal Regional (KFR) menyampaikan, kinerja fiskal regional Kalsel tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Kinerja fiskal sampai dengan triwulan I 2025 dengan capaian realisasi belanja negara sebesar Rp8,54 triliun, atau 22,57% dari pagu sebesar Rp37,82 triliun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,53 triliun atau 15,39% dari pagu sebesar Rp9.92 triliun. Sedangkan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,01 triliun atau 25,13% dari pagu sebesar Rp27,9 triliun.
Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN terus dijaga agar memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel.
Sedangkan pada kinerja penyaluran dana TKD diakselerasi, guna memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program prioritas sejak awal tahun.
Meskipun tekanan terjadi pada sisi penerimaan dan belanja negara, tingkat defisit APBN tetap terjaga dalam batas aman, mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati dan kredibel. Pemerintah terus memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas, mendukung daya beli masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi di daerah.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalsel Agus Maiyo menyatakan, stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) wilayah Kalimantan tetap terjaga di tengah tingginya dinamika perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global.
“Kinerja perbankan di Kalimantan stabil dengan profil risiko yang terjaga. Pada Maret 2025, aset, kredit, dan dana pihak ketiga tumbuh 5,87%, 11,38%, 6,89% year on year (yoy) dengan kualitas kredit terjaga rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,21%,” ungkapnya via siaran pers.
Pada sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Jasa Keuangan Lainnya (PVML) di Kalimantan, piutang pembiayaan juga tumbuh positif dan profil risiko dan rasio Non-Performing Finance (NPF) terjaga.
“Dari sisi perkembangan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK), OJK Provinsi Kalsel telah menjangkau 3.290 orang,” jelas Agus Maiyo
Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kalsel.
Dari aspek layanan konsumen, sampai dengan April 2025, terdapat 5,138 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan 1.400 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).
Semua hal ini disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel Triwulan I 2025, yang diselenggarakan BI Provinsi Kalsel bersama DJPb dan OJK, Kamis (22/5).
LPP merupakan publikasi flagship KPw BI yang diterbitkan setiap triwulan. LPP ini mencerminkan hasil analisis BI terhadap dinamika dan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi. Laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai perkembangan ekonomi regional, termasuk sektor-sektor strategis, kondisi inflasi, dan ketahanan eksternal, serta tantangan dan peluang ke depan.
Di samping itu, Kanwil DJPb Provinsi Kalsel sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah, juga turut mempublikasikan KFR yang memuat analisis komprehensif terhadap dinamika perekonomian dan kondisi fiskal di wilayah Kalsel.
Melalui analisis yang berbasis data dan evidensi, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang responsif dan berkelanjutan.
OJK juga terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress test untuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini, SJK di Kalsel dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid dan mampu menyerap potensi peningkatan risiko ke depan.
OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan di Kalsel secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan terkini, dan melakukan asesmen lanjutan atas dampak kebijakan penerapan tarif yang dapat memengaruhi kinerja debitur, khususnya yang memiliki eksposur untuk memitigasi peningkatan risiko. Upaya ini untuk memastikan SJK tetap stabil, resilien, dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.
“Melalui sinergi antara BI, DJPb, dan OJK, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kalsel dapat terus memperkuat koordinasi dan inovasi kebijakan untuk menjaga optimisme dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kalsel yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif,” pungkas Agus Maiyo. *(Rilis OJK/Apuy)
