Pemkab HSS Perkuat Gerakan Antikorupsi dengan Libatkan Tokoh Masyarakat dan Influencer
BANJARTV.COM, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 di Aula Wakil Bupati HSS, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi melalui pemberdayaan masyarakat.
Bimtek tersebut mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan merupakan tindak lanjut dari hasil observasi Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi Tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), yang menetapkan Kabupaten HSS sebagai calon Kabupaten Percontohan Antikorupsi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Tedy Soetedjo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Pemerintah Kabupaten HSS berupaya memperkuat sinergi dengan masyarakat agar budaya antikorupsi tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga gerakan bersama,” ujarnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari KPK RI, yakni Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Aris Dedy Arham dan Desi Aryati Sulastri.
Dalam pemaparannya, Aris menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, terutama melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel,” kata Aris.
Peserta bimtek berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, komunitas seni dan budaya, hingga influencer lokal.
Tokoh adat yang hadir di antaranya perwakilan Manyanggar Salamatan Danau Bangkau, Tokoh Adat Danau Bangkau, Tokoh Adat Malaris Desa Loklahung, serta Tokoh Adat Bidukun Desa Malinau.
Sementara itu, unsur keagamaan dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Washliyah, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Selain itu, hadir pula organisasi masyarakat dan kepemudaan seperti KNPI, HMI, PMII, BKPRMI, Karang Taruna, Pramuka, Dewan Kesenian, dan komunitas sineas HSS.
Peserta juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi serta usulan terkait program pemberdayaan masyarakat yang nantinya menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten HSS dalam mendukung pembangunan daerah yang akuntabel dan berintegritas.
Melalui kegiatan ini, Pemkab HSS berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam membangun budaya antikorupsi di daerah.
*(UCK/BANJARTV.COM)