BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
Bupati HSS Ajukan KUA-PPAS APBD 2027, Fokus Perkuat Pangan Lokal dan Industri Kreatif • Bupati HSS Hadiri Resepsi Pernikahan Bripda Ilham dan Fahrian Azizah • Bupati HSS Lepas Kontingen FORKI ke Kejuaraan Karate Shukaido Borneo II Se-Kalimantan • Wabup HSS Hadiri Saprah Amal, Ajak Masyarakat Gotong Royong Bangun Langgar Miftahul Khair • Pemkab HSS Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Lewat Program Perjaka HSS Semangat • Wabup HSS dan Danyonif TP 829 Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Daerah • Wabup HSS Tegaskan Optimalisasi PAD dari Pajak Hotel di Loksado • Dinsos P3AP2KB Banjar Ungkap Kasus Remaja 14 Tahun Terpapar Radikalisme Tingkat Tinggi, Kini Jalani Pendampingan Intensif • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
Pemkab Banjar Masuk Tujuh Daerah Penerima SAKIP dan ZI Award 2025

Pemkab Banjar Masuk Tujuh Daerah Penerima SAKIP dan ZI Award 2025

📅 12 Feb 2026 ✍️ banjartv 🕐 12 Feb 2026
Bagikan

Banjart.com, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pemkab Banjar meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/2/2026) pagi.

Turut mendampingi Wakil Bupati Banjar, Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Inspektur HM Riza Dauly, Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Hayatun Nufus, serta Kepala Bagian Organisasi Santi Nurlela.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas.

“Salah satu ciri peradaban unggul adalah reformasi birokrasi yang kuat. Dengan begitu, kapasitas negara semakin kokoh dan kualitas kebijakan pemerintah meningkat,” ujarnya.

Rini menambahkan, birokrasi harus responsif terhadap pelayanan masyarakat dengan peningkatan kualitas sebagai strategi implementasi yang berkeadilan. Pemerintah juga tengah mendorong transformasi layanan publik berbasis digital.

“Saat ini kita menuju tata kelola layanan publik berbasis digital. Seluruh instansi akan difokuskan pada digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Banjar menerima penghargaan dengan predikat SAKIP naik menjadi BB Tahun 2025. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar juga menerima penghargaan hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya.

Baca Juga  Perkuat Sinergi Organisasi Wanita, GOW HSS Gelar Senam Sehat Bersama

Menurutnya, predikat tersebut menjadi bukti kesungguhan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan, Pemkab Banjar akan terus melakukan pembinaan dan monitoring secara konsisten agar pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian predikat semata, melainkan menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.

Habib Idrus juga berharap keberhasilan Disdukcapil dapat memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kami berharap OPD mampu meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Adapun tujuh penerima penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025, yakni Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Subang.

*(Rilis Radio Suara Banjar-ARD/Banjartv.com)

Bagikan: WhatsApp Facebook