BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
KKN Internasional ULM Bangun Pojok Baca dan Papan Informasi di Kawasan FELDA Malaysia • Penyegaran Birokrasi, Pemkab HSS Rotasi Sejumlah Pejabat Strategis • Tim Takraw Putri HSS Tampil Perkasa di POPDA Kalsel, Tim Putra Melaju ke Semifinal • Takraw HSS Tampil Gemilang di POPDA Kalsel, HSS-A dan HSS-B Juara Pool • Sekda HSS Hadiri Sidang GTRA Penetapan Redistribusi Tanah 2026 • 30 Hari Bangun Desa, TMMD ke-128 di HSS Resmi Berakhir • TMMD ke-128 di HSS Rampung 100 Persen, Bangun Jalan hingga Rehab RTLH • GOW HSS Tingkatkan Literasi Kebencanaan Organisasi Wanita untuk Perkuat Ketahanan Keluarga • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
Pemkab Banjar Masuk Tujuh Daerah Penerima SAKIP dan ZI Award 2025

Pemkab Banjar Masuk Tujuh Daerah Penerima SAKIP dan ZI Award 2025

📅 12 Feb 2026 ✍️ banjartv 🕐 12 Feb 2026
Bagikan

Banjart.com, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pemkab Banjar meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di Kantor Kementerian PANRB, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/2/2026) pagi.

Turut mendampingi Wakil Bupati Banjar, Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Asisten Administrasi Umum Rakhmat Dhany, Inspektur HM Riza Dauly, Kepala Bappedalitbang Nashrullah Shadiq, Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Hayatun Nufus, serta Kepala Bagian Organisasi Santi Nurlela.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dalam pembangunan zona integritas.

“Salah satu ciri peradaban unggul adalah reformasi birokrasi yang kuat. Dengan begitu, kapasitas negara semakin kokoh dan kualitas kebijakan pemerintah meningkat,” ujarnya.

Rini menambahkan, birokrasi harus responsif terhadap pelayanan masyarakat dengan peningkatan kualitas sebagai strategi implementasi yang berkeadilan. Pemerintah juga tengah mendorong transformasi layanan publik berbasis digital.

“Saat ini kita menuju tata kelola layanan publik berbasis digital. Seluruh instansi akan difokuskan pada digitalisasi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil komitmen kuat Bupati Banjar H Saidi Mansyur bersama seluruh jajaran dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Banjar menerima penghargaan dengan predikat SAKIP naik menjadi BB Tahun 2025. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Banjar juga menerima penghargaan hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM,” ujarnya.

Baca Juga  Konferensi Kerja I PGRI HSS Jadi Momentum Perkuat Kualitas dan Martabat Guru

Menurutnya, predikat tersebut menjadi bukti kesungguhan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menegaskan, Pemkab Banjar akan terus melakukan pembinaan dan monitoring secara konsisten agar pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pencapaian predikat semata, melainkan menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.

Habib Idrus juga berharap keberhasilan Disdukcapil dapat memotivasi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik.

“Ke depan, kami berharap OPD mampu meraih predikat WBK dan WBBM sebagai bagian dari komitmen reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Adapun tujuh penerima penghargaan SAKIP dan ZI Award 2025, yakni Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Palangkaraya, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemerintah Kabupaten Subang.

*(Rilis Radio Suara Banjar-ARD/Banjartv.com)

Bagikan: WhatsApp Facebook