Enam Kepala Daerah Sepakati Program Terpadu Pengendalian Banjir Banua Enam
Banjartv.com, Amuntai – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama enam pemerintah kabupaten di kawasan Banua Enam menyepakati langkah terpadu pengendalian banjir yang selama ini kerap melanda wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Kesepakatan itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Rencana Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Rabu (11/2), di Aula KH Dr. Idham Khalid, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Rakor tersebut dihadiri Bupati Hulu Sungai Selatan H. Syafrudin Noor, jajaran kepala daerah se-Banua Enam, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Enam kabupaten yang terlibat meliputi Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong.
Gubernur Muhidin menegaskan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah, melainkan harus berbasis kolaborasi lintas wilayah sesuai karakteristik hidrologi sungai.
“Penanganan banjir ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus melihatnya sebagai satu sistem dalam wilayah sungai. Karena itu, kolaborasi provinsi dan kabupaten menjadi kunci,” ujar Muhidin dalam arahannya.
Ia mengingatkan agar rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana. Pemerintah daerah, kata dia, harus segera menindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Jangan sampai ini hanya seremonial. Harus ada aksi nyata. Kita akan anggarkan pada perubahan tahun ini untuk mendukung program prioritas, termasuk pembangunan sodetan,” tegasnya.
Pembangunan sodetan atau saluran pengalihan debit air menjadi salah satu solusi yang dibahas dalam forum tersebut. Infrastruktur ini dirancang untuk mengurangi tekanan aliran sungai utama saat debit air meningkat, terutama di kawasan padat penduduk yang rawan terdampak banjir.
Rakor juga dirangkai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Pengendalian Banjir Kawasan Banua Enam. Kesepakatan itu memuat komitmen bersama dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pengendalian banjir secara terkoordinasi lintas batas administrasi.
Selain itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memaparkan Rencana Aksi Pengendalian Banjir Wilayah Sungai Barito, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel menyampaikan konsep desain pengendalian banjir kawasan Banua Enam.
Melalui sinergi ini, Pemprov Kalsel menargetkan sistem pengendalian banjir yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, guna meminimalkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Banua Enam.
UCK/Banjartv.com