Sekda HSS Pimpin Rakoor, Sinergi APIP dan APH Diperkuat Tangani Pengaduan
BANJARTV.COM, HULU SUNGAI SELATAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menangani laporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan setiap laporan ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Koordinasi Penanganan Laporan/Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten HSS, yang digelar di Aula Rakat Mufakat (Ramu), Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten HSS sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanganan Laporan/Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Drs. H. Muhammad Noor, M.AP.
Turut hadir Inspektur Daerah Kabupaten HSS Kiki Rachmawati, S.T., M.T., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teddy Sutedjo, S.T., M.T., unsur TNI dan Polri, serta jajaran Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Kabupaten HSS.
Dalam rapat tersebut, Muhammad Noor menekankan pentingnya koordinasi sejak awal terhadap setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Setiap laporan atau pengaduan yang masuk perlu segera dikoordinasikan dan disampaikan kepada unsur terkait agar dapat ditangani secara terpadu sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhammad Noor.
Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah bersama Kejaksaan, TNI, dan Polri diperlukan untuk memastikan setiap permasalahan mendapat penanganan yang tepat. Koordinasi juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam proses penanganan laporan.
Rakoor yang dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan tersebut turut membahas sejumlah rencana kerja Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Kabupaten HSS untuk 2026.
Melalui rencana kerja tersebut, tim diharapkan dapat membangun pola penanganan laporan yang lebih terintegrasi, responsif, dan akuntabel.
Penguatan koordinasi antara APIP dan APH juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten HSS dalam meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dengan sinergi lintas instansi yang semakin kuat, penanganan setiap laporan dan pengaduan diharapkan dapat dilakukan secara profesional, cepat, tepat, dan terukur, dengan tetap berpedoman pada kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
*(UCK/BANJARTV.COM)