Musdes Sungai Mentawa Bahas Penataan Tanah Kas Desa, Aset Produktif dan Kepentingan Warga Jadi Prioritas
BANJARTV.COM, LAMANDAU – Pemerintah Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas penataan dan pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD), Kamis (12/11/2026).
Musyawarah yang berlangsung di Aula Balai Desa Sungai Mentawa tersebut menjadi forum untuk membahas optimalisasi pengelolaan aset desa agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah poin menjadi pembahasan dalam musyawarah tersebut, di antaranya rencana penjualan sebagian lahan, mempertahankan sebagian lainnya sebagai kebun kas desa, serta rencana pembagian sebagian lahan kepada warga berdasarkan kesepakatan bersama.
Penjabat (Pj.) Kepala Desa Sungai Mentawa, Hadi Sujana, A.Md., mengatakan seluruh agenda pembahasan dalam musyawarah berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama.
“Alhamdulillah, pelaksanaan Musdes hari ini berjalan lancar. Seluruh poin yang menjadi pembahasan dalam musyawarah dapat diputuskan pada hari ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil musyawarah tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menindaklanjuti kebijakan penataan Tanah Kas Desa. Salah satunya terkait rencana penggunaan dana hasil penjualan sebagian lahan untuk membeli aset pengganti berupa tanah atau kebun.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi desa. Ia juga berharap masyarakat dapat memahami dan mendukung hasil kesepakatan yang telah dicapai.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Mentawa, M. Said, menjelaskan bahwa musyawarah telah menghasilkan kesepakatan terkait rencana penataan Tanah Kas Desa.
Berdasarkan hasil pembahasan, sebagian lahan direncanakan untuk dijual, sebagian lainnya tetap dipertahankan sebagai kebun kas desa, sedangkan sebagian lagi direncanakan untuk dibagikan kepada warga Desa Sungai Mentawa.
Ia menegaskan, rencana tersebut bukan berarti seluruh aset desa akan dilepas. Pemerintah Desa tetap akan memiliki aset yang nantinya dapat dikelola untuk mendukung kepentingan masyarakat dan pembangunan desa.
“Rencana ke depan, kita akan mengadakan musyawarah kembali setelah proses transaksi penjualan Tanah Kas Desa selesai,” ungkap M. Said.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesepakatan yang telah dicapai agar proses penataan Tanah Kas Desa dapat berjalan dengan baik dan tidak kembali menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat.
Di sisi lain, salah seorang warga Desa Sungai Mentawa, Mardian, menyampaikan bahwa pembahasan mengenai Tanah Kas Desa sebenarnya telah dilakukan dalam musyawarah sebelumnya. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah rencana penjualan sebagian lahan yang hasilnya akan dialihkan menjadi aset desa yang lebih produktif.
Menurutnya, hasil penjualan tersebut direncanakan untuk membeli tanah atau kebun baru sebagai aset pengganti. Sementara itu, sisa lahan lainnya direncanakan untuk dibagikan secara merata kepada seluruh warga sesuai kesepakatan.
Mardian menjelaskan, lahan Tanah Kas Desa yang dibahas saat ini masih berupa lahan kosong dan belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, masyarakat berharap penataan kembali aset tersebut dapat meningkatkan nilai ekonominya dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi desa.
Ia berharap, apabila rencana pembelian aset pengganti direalisasikan, pemerintah desa dapat mempertimbangkan pembelian kebun yang sudah produktif, seperti perkebunan kelapa sawit yang mendekati masa menghasilkan.
Dengan demikian, aset desa tidak hanya tercatat sebagai kepemilikan secara administratif, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi serta menjadi sumber potensi pendapatan desa secara berkelanjutan.
Selain itu, Mardian menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahapan pelaksanaan keputusan. Hal tersebut mencakup proses penjualan lahan, penggunaan hasil penjualan, hingga pembelian dan pengelolaan aset pengganti.
Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas setiap proses yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama BPD.
Melalui Musdes tersebut, penataan Tanah Kas Desa Sungai Mentawa diharapkan menjadi momentum untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang lebih terarah, produktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Meski telah menghasilkan kesepakatan, setiap tahapan tindak lanjut tetap harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan aset desa.
Masyarakat berharap penataan Tanah Kas Desa tidak berhenti pada keputusan musyawarah semata, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga Desa Sungai Mentawa.
*(SW/BANJARTV.COM)