Soroti Karhutla yang Terus Berulang, DPD RI Kalsel Gelar FGD Serap Aspirasi Ekologis
BANJARTV.COM, BANJARMASIN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun di Kalimantan Selatan menjadi sorotan berbagai pihak. Merespons persoalan ekologis tersebut, Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan solusi dan rekomendasi penanganan karhutla secara komprehensif, Senin (29/9/2026).
Kegiatan yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD RI tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis lingkungan, akademisi, hingga mahasiswa.
Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dari Divisi Advokasi, Kampanye, Pendidikan, dan Pengkaderan, M. Jefri Raharja, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti penanganan karhutla yang dinilainya masih berjalan lamban selama satu dekade terakhir.
Ia menyebut, pola kemunculan titik api cenderung berulang di sejumlah wilayah konsesi, khususnya perkebunan kelapa sawit berskala besar.
“Satu dekade belakangan, dari 2015, bencana asap dari karhutla ini cukup berulang setiap tahun. Dan kami melihat pola-pola ini terjadi di wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit. Ini yang harusnya menjadi atensi pemerintah, bagaimana menanggulanginya dari tindakan preventif, penanggulangan, hingga pascakejadian. Padahal dalam satu dekade itu harusnya kita bisa saling belajar dan mencari solusi komprehensif,” tegas Jefri.
Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan tersebut. Dalam jangka pendek, pemerintah didorong memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang terindikasi mengalami kebakaran berulang di wilayah konsesinya.
Sementara dalam jangka panjang, ia merekomendasikan moratorium perizinan perkebunan industri ekstraktif di kawasan ekosistem esensial, seperti rawa gambut. Selain itu, diperlukan pembangunan sistem peringatan dini sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla.
Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Kalsel, Andrian Teguh Budi Utomo, S.H., M.H., mengatakan FGD tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata DPD RI di usia ke-22 dalam merespons isu aktual di Kalimantan Selatan.
“Bagaimana DPD RI memberikan solusi dan masukan yang nantinya akan disampaikan kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup supaya bisa diproses. Harapannya ada tindak lanjut progresif agar kebakaran hutan ini bisa ditangani dengan lebih baik,” ungkap Andrian.
Ia menambahkan, inisiatif tersebut sejalan dengan arahan Ketua DPD RI Sultan Najamudin agar lembaga tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus memastikan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
FGD tersebut turut melibatkan kelompok mahasiswa, aktivis lingkungan Walhi, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), serta Korps HMI-Wati (Kohati) Banjarmasin yang menyoroti dampak karhutla terhadap kelompok perempuan.
Selain itu, turut hadir staf ahli dari empat anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan. Kehadiran mereka bertujuan mengawal sekaligus membawa rekomendasi hasil FGD untuk disampaikan kepada para senator asal Kalsel dalam rapat bersama kementerian terkait di tingkat pusat.
Dengan adanya FGD tersebut, berbagai aspirasi dan masukan dari elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanganan karhutla, baik pada aspek pencegahan, penanggulangan, maupun pemulihan pascakebakaran.
*(RED/BANJARTV.COM)