DPRD Banjar Soroti Proyek RS tipe D di Gambut dan Kinerja Pokja Pengadaan
Banjartv.com, BANJAR – Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemerintah Kabupaten Banjar menyoroti sejumlah persoalan proyek strategis daerah, khususnya pembangunan Rumah Sakit Tipe D di Gambut dan proyek CBS. Rapat tersebut digelar pada Sabtu (7/2/2026) dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Banjar, unsur Pimpinan Komisi I, II, III, dan IV, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah serta kepala SKPD terkait.
Wakil Ketua I DPRD Banjar, Irwan Bora, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan respons atas sorotan publik terkait berbagai keluhan masyarakat, terutama menyangkut pembangunan rumah sakit dan proyek infrastruktur lainnya.
“DPRD berharap ada komitmen nyata dari pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah memperbaiki permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat,” ujarnya.
Irwan menegaskan, DPRD mendorong Inspektorat Daerah untuk segera turun ke lapangan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga bermasalah.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah daerah bersikap tegas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
Sorotan utama DPRD juga tertuju pada kinerja tim Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. Irwan mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran mekanisme pengadaan, termasuk dugaan pemenang tender yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) serta kontraktor yang sudah masuk daftar hitam namun tetap dimenangkan.
“Ini sangat fatal. Sudah jelas di-blacklist tapi masih dipaksakan. Ini harus menjadi evaluasi serius dan jangan sampai terulang lagi. Cukuplah ini yang pertama dan terakhir,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan transparansi kerja Pokja, khususnya terkait dugaan minimnya pelibatan SKPD teknis dalam proses penentuan pemenang lelang. DPRD khawatir SKPD hanya menerima hasil akhir tanpa dilibatkan sejak awal.
“Jangan sampai SKPD merasa seperti membeli kucing dalam karung. Ini yang kami pertanyakan secara terbuka karena fungsi kami adalah pengawasan,” katanya.
Irwan turut menyampaikan kekecewaannya karena sejumlah proyek yang seharusnya selesai pada 2025 belum rampung, padahal sangat dibutuhkan masyarakat, terutama saat pelaksanaan haul besar di Kabupaten Banjar.
DPRD juga mendorong agar kontraktor lokal lebih diprioritaskan, karena dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perekonomian masyarakat setempat.
“Kontraktor luar belum tentu lebih baik. Kalau kontraktor lokal mampu, kenapa tidak kita orbitkan,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banjar, Iwansyah, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati langkah percepatan pemeliharaan dan penyelesaian proyek-proyek bermasalah, khususnya RS Tipe D di Kecamatan Gambut dan proyek CBS.
“Kami sepakat meminta kontraktor untuk menggenjot pekerjaan pemeliharaan agar apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Terkait kontraktor yang berstatus DPO, Ikhwansyah menegaskan hal tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh pihak, termasuk Pokja dan unit kerja terkait, agar lebih cermat dan tegas dalam proses pengadaan ke depan.
“Ini menjadi bahan evaluasi bersama agar benar-benar menyelidiki dan memperhatikan kerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.
DPRD dan Pemkab Banjar berencana menjadwalkan ulang rapat lanjutan dengan menghadirkan konsultan pengawas dan perencana hingga diperoleh kejelasan serta komitmen akhir dari pihak-pihak terkait.
*(ARD/Banjartv.com)