BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
Kepala BPKPD HSS: SiLPA Ratusan Miliar Sudah Direncanakan untuk Pembangunan • Bunda PAUD HSS Hadiri Pengukuhan dan Pelepasan Siswa TK Negeri Pembina Kandangan • Bupati HSS Resmi Buka GERAK SEGAR, Dorong Lansia Sehat dan Tetap Produktif • Bupati HSS Hadiri Haul ke-5 Guru Kapuh, Tegaskan Komitmen Hormati Ulama dan Perkuat Ukhuwah • Wabup HSS Hadiri Pembukaan MTQ XXXVII Kalsel, Beri Semangat Kafilah dan Promosikan UMKM • Peringati Haul ke-5 Guru Kapuh, Ketua TP PKK HSS Ajak Kaum Perempuan Teladani Ulama • Berbekal Rp50 Ribu dan Air Mineral, Warga Kuin Gowes Seorang Diri ke Haulan Guru Kapuh • Target Lima Besar, Kafilah Banjarbaru Siap Berlaga di Batola MTQN Kalsel ke-37 • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
PT Palmina Utama Siap Kolaborasi Tangani Banjir di Cintapuri Darussalam

PT Palmina Utama Siap Kolaborasi Tangani Banjir di Cintapuri Darussalam

📅 24 Jan 2026 ✍️ banjartv 🕐 24 Jan 2026
Bagikan

Banjartv.com, BANJAR – PT Palmina Utama menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam penanganan banjir yang melanda sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Hal tersebut disampaikan Vice Direktur PT Palmina Utama, Rahmat Ade Hidayatullah, usai mengikuti rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan dinas-dinas terkait, yang membahas solusi penanganan banjir, menyusul Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Banjar sebelumnya.

Ditemui usai Rapat Koordinasi di ruang kerja Sekda Banjar, Jumat Pagi, (23/1/2026). Rahmat menjelaskan, dalam rapat membahas sejumlah solusi, baik jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk jangka pendek, PT Palmina Utama akan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan memberikan bantuan kepada korban banjir di sembilan desa di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Bantuan berupa sembako, karena dari informasi yang kami terima, warga kesulitan akses keluar untuk mencari bahan makanan,” ujarnya.

Penyaluran bantuan direncanakan dimulai pada awal pekan depan dan dilakukan secara bertahap. Targetnya, seluruh bantuan dapat tersalurkan ke sembilan desa dalam waktu sekitar satu minggu.

Sementara itu, untuk solusi jangka menengah, rapat membahas rencana normalisasi sungai, pembersihan alur sungai, serta kemungkinan pembangunan tanggul di sejumlah titik. Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama dinas terkait akan melakukan kajian teknis untuk menentukan sungai mana yang perlu dinormalisasi agar aliran air di daerah tersebut lebih cepat surut.

“Ini tentu perlu koordinasi dengan berbagai pihak, karena masing-masing sungai memiliki kewenangan yang berbeda. Semua pihak terkait harus duduk bersama untuk merencanakan pekerjaan ini,” jelas Rahmat.

Terkait pendanaan, Rahmat menegaskan PT Palmina Utama siap berkolaborasi, namun tidak semua beban anggaran dapat dibebankan kepada perusahaan.

Baca Juga  Pembangunan Jembatan Habirau Tengah–Tambangan Tertunda, Wabup HSS Dorong Penyelesaian Lahan

“Kami komitmen dan siap berkolaborasi. Namun perlu dipahami, kami berada di daerah hilir, sementara sungai yang digunakan memiliki banyak kepentingan dan pihak. Yang terpenting, kami mendorong agar solusi ini bisa segera terealisasi,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya langkah-langkah tersebut, kondisi banjir ke depan tidak lagi separah tahun ini, bahkan dapat teratasi.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa akan dibentuk tim untuk melakukan analisis lapangan. Tim ini akan mengkaji volume pekerjaan, kebutuhan anggaran, serta tahapan pelaksanaan. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dibahas bersama untuk menentukan skema kerja sama antar pihak terkait.

Selain isu banjir, Rahmat juga menyinggung terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Palmina Utama yang sempat dibahas di DPRD. Ia menegaskan bahwa sistem pengelolaan air, termasuk Water Management System (WMS), telah tercantum dalam dokumen Amdal.

“WMS sudah dijelaskan di Amdal. Untuk kebun yang berada di kawasan rawa, sistem ini sangat penting agar kebun bisa berhasil. Sungai-sungai yang kami gunakan juga sudah tercantum dalam dokumen Amdal,” jelasnya.

Ia menambahkan, Amdal PT Palmina Utama diterbitkan di tingkat provinsi karena wilayah operasional perusahaan berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Amdal awal disusun di tingkat kabupaten, namun dilakukan adendum pada 2016 menyusul perubahan tata batas wilayah.

Terkait tindak lanjut rapat, Rahmat memastikan pembahasan tidak akan berhenti sampai di sini. Pemerintah daerah, melalui Sekda, akan melakukan monitoring terhadap langkah-langkah yang telah direncanakan.

“Pastinya akan ada rapat lanjutan. Akan dimonitor tahapan-tahapannya, mungkin dibuat semacam laporan progres. Kalau ada panggilan rapat koordinasi lagi, kami siap hadir,” pungkasnya.

*(Dhani/Banjartv.com)

Bagikan: WhatsApp Facebook