Harga Biosolar Tembus Rp15 Ribu per Liter, Pengusaha Kalsel Desak Penindakan Mafia BBM di SPBU

BANJARTV.COM, BANJARMASIN — Praktik curang yang diduga melibatkan oknum pelangsir dan preman di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan kian meresahkan. Selain merugikan masyarakat, kondisi ini juga menekan pelaku usaha, khususnya di sektor distribusi kebutuhan pokok.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Selatan, H. Aftahudin, mengaku kecewa terhadap maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Dalam keterangannya, Jumat (8/5), ia menyebut kondisi ini sangat mengganggu kelancaran operasional usahanya.

Sebagai pelaku usaha sembako yang bergantung pada distribusi harian, ia mengaku terpaksa membeli Biosolar dengan harga jauh di atas ketentuan. “Kami membeli BBM di SPBU hingga Rp15.000 per liter, padahal harga subsidi resmi dari Pertamina hanya Rp6.800 per liter dan belum ada kenaikan dari pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, kelangkaan dan tingginya harga BBM di lapangan telah menimbulkan efek berantai terhadap kegiatan usaha. Ia mengaku kesulitan mengoperasikan sekitar 40 armada truk miliknya yang digunakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok ke berbagai daerah.

Meski masih terdapat SPBU yang menjual BBM sesuai harga resmi, ketersediaan stok dinilai tidak menentu. “Kami harus kocar-kacir mencari BBM untuk operasional. Kondisinya sangat menyulitkan,” katanya.

Situasi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional. Akibatnya, harga sejumlah bahan pokok ikut mengalami kenaikan. Ia menyebut, biaya sewa kontainer dalam sebulan telah melonjak hingga Rp5.000.000 per unit, ditambah kenaikan harga bahan pendukung seperti plastik kemasan.

“Kenaikan harga BBM otomatis mendorong kenaikan harga bahan pokok. Minyak goreng naik, gula naik, hampir semua ikut terdampak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aftahudin menilai kondisi ini turut berkontribusi terhadap tingginya angka inflasi di daerah. “Inflasi yang berada di kisaran 8 persen menjadi sulit ditekan akibat kondisi ini,” ungkapnya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun provinsi, bersama aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap praktik ilegal di SPBU.

“Kami meminta pemerintah daerah dan aparat segera bertindak. Berikan perlindungan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jika dibiarkan, masyarakat akan terus menanggung dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

*(RED/BANJARTV.COM)