BANJARTV
🔍
Tema ini dioptimalkan untuk perangkat mobile.
Lintas Banua
Bupati HSS Ajukan KUA-PPAS APBD 2027, Fokus Perkuat Pangan Lokal dan Industri Kreatif • Bupati HSS Hadiri Resepsi Pernikahan Bripda Ilham dan Fahrian Azizah • Bupati HSS Lepas Kontingen FORKI ke Kejuaraan Karate Shukaido Borneo II Se-Kalimantan • Wabup HSS Hadiri Saprah Amal, Ajak Masyarakat Gotong Royong Bangun Langgar Miftahul Khair • Pemkab HSS Perkuat Perlindungan Pekerja Rentan Lewat Program Perjaka HSS Semangat • Wabup HSS dan Danyonif TP 829 Perkuat Sinergi Ketahanan Pangan Daerah • Wabup HSS Tegaskan Optimalisasi PAD dari Pajak Hotel di Loksado • Dinsos P3AP2KB Banjar Ungkap Kasus Remaja 14 Tahun Terpapar Radikalisme Tingkat Tinggi, Kini Jalani Pendampingan Intensif • Banjar TV akan Hadir Gasan Bubuhan Pian Sabarataan.....
Wabup HSS Ingatkan Calon Anggota UP3: Pengawasan Jangan Diboncengi Kepentingan

Wabup HSS Ingatkan Calon Anggota UP3: Pengawasan Jangan Diboncengi Kepentingan

📅 27 Jan 2026 ✍️ banjartv 🕐 27 Jan 2026
Bagikan

Banjartv.com, Hulu Sungai Selatan – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, menegaskan pentingnya pengawasan pelayanan publik yang profesional dan objektif. Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi 11 calon anggota Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3) Kabupaten HSS, Selasa (27/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati tersebut turut didampingi Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat HSS, Laila Nurani. Sebelas calon anggota UP3 yang hadir merupakan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis oleh panitia seleksi.

Dalam arahannya, Suriani menyampaikan bahwa UP3 memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan sekaligus membantu evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah.

“UP3 ini bukan lembaga yang berdiri untuk mencari kesalahan, tetapi menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik dan program berjalan sesuai tujuan serta aturan,” ujarnya.

Ia menekankan, setiap anggota UP3 harus bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi objektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan.

“Pengawasan jangan diboncengi kepentingan apa pun. Jangan membawa embel-embel berasal dari mana atau dari tim sukses. Semua informasi yang diterima harus disaring dan dikroscek terlebih dahulu,” tegasnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan agar setiap informasi yang telah dipastikan kebenarannya dapat ditindaklanjuti sesuai wilayah kerja masing-masing, sehingga hasil pengawasan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

“Pastikan informasi yang diangkat itu valid dan sesuai fakta di lapangan. Setelah itu baru bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan wilayah kerja,” katanya.

Selain itu, Suriani mendorong anggota UP3 untuk membangun jejaring di lapangan guna memperoleh informasi yang objektif dan akurat sebagai bahan pengawasan pelayanan publik.

“Manfaatkan jejaring dan orang-orang yang bisa dipercaya di lapangan. Informasi yang baik adalah informasi yang akurat dan berimbang,” pungkasnya.

Baca Juga  Karya Anak Banua Curi Perhatian di INACRAFT 2026, Dekranasda HSS Tuai Antusiasme Pengunjung

*(UCK/BANJARTV)

Bagikan: WhatsApp Facebook