Banjartv.com, BANJAR — Bupati Banjar H. Saidi Mansyur membuka rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Banjar yang turut dihadiri Kepala BPKP, Ketua DPRD, jajaran SKPD, hingga para kepala desa. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam sambutannya, Bupati Saidi Mansyur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung peningkatan capaian integritas di Kabupaten Banjar. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, nilai integritas kita berada di zona hijau. Ini bukti dukungan semua pihak sehingga memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa komitmen antikorupsi akan terus diperkuat sebagai bagian dari tujuan utama pemerintahan, yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ia juga mendorong para pejabat dan perangkat daerah untuk tidak ragu melakukan konsultasi agar setiap penggunaan anggaran sesuai dengan aturan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Banjar, Riza Dauly, menjelaskan bahwa pada puncak peringatan Hakordia nasional di Yogyakarta, pemerintah pusat mengumumkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Kabupaten Banjar mengalami peningkatan signifikan dari zona waspada (oren) menjadi zona terjaga dengan skor 78,18.
“Alhamdulillah terjadi peningkatan. Tahun lalu kita di zona oren, sekarang sudah di zona hijau. Ini bentuk perbaikan yang patut kita jaga,” kata Riza.
Ia menambahkan, peningkatan tersebut merupakan hasil sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam berbagai program pencegahan korupsi, khususnya pada area pelayanan publik seperti penerimaan siswa baru, administrasi kependudukan, hingga layanan perizinan.
Untuk tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Banjar berencana memperluas sosialisasi dan intervensi pencegahan korupsi ke lebih banyak perangkat daerah (SKPD).
“Langkah ke depan adalah memasifkan sosialisasi dan penguatan pencegahan korupsi. Tahun ini kita banyak intervensi area eksternal, tahun depan peran SKPD akan lebih diperkuat,” jelas Riza.
Ia berharap sinergi antarlembaga dan komitmen pimpinan daerah dapat terus menjaga capaian integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banjar.
Menanggapi permasalahan di pemerintahan desa pada akhir-akhir ini Kepala Desa/Pambakal yang tercerat kasus atau perkara hukum dalam pengelolaan penggunaan keuangan desa Riza Dauly mengatakan akan berkoordinasi dengan dinas PMD terkait sosialisasi serta langkah apa yang harus dilakukan
“Nanti kami akan berkoordinasi dengan DPMD bagaimana cara-cara mengingatkan kembali penggunaan keuangan Desa,sosialisasi dan juga instrumen-instrumen apa nanti yang akan kami jalankan dalam upaya pencegahan kejadian ditingkat pemerintahan desa,”pungkasnya.
*(Dhani/Banjartv)
