Tujuh Fraksi DPRD HSS Sampaikan Pandangan, APBD 2027 Dihadapkan pada Tekanan Fiskal
BANJARTV.COM, KANDANGAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Tahun Anggaran 2027 menghadapi tekanan fiskal. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan sekitar Rp2,1 triliun berpotensi berkurang hingga Rp400 miliar akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD HSS dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Ranperda tentang Lambang Daerah, Selasa (6/10/2026).
Sekretaris Daerah HSS Yustan Azidin mengatakan, kondisi fiskal tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menetapkan prioritas anggaran.
“Karena ini artinya fiskal yang sulit, jadi ada pengurangan, mungkin artinya penundaan kegiatan. Kita akan fokus kepada pelayanan publik dan prioritas-prioritas untuk mendukung visi dan misi Bupati HSS,” kata Yustan.
Menurut Yustan, penyesuaian fiskal berimplikasi terhadap pelaksanaan sejumlah program. Kegiatan yang dinilai belum mendesak berpotensi ditunda agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Sementara itu, pembahasan sektor infrastruktur masih akan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD HSS. Pemerintah daerah akan meninjau kembali program berdasarkan tingkat urgensi dan keterkaitannya dengan pelayanan masyarakat.
“Karena ini masih dalam pembahasan nantinya dengan Banggar, kita lihat apa sebenarnya yang menjadi prioritas utama pada bidang infrastruktur untuk pelayanan publik,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD HSS menyampaikan pandangan umum terhadap dua Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten HSS.
Wakil Ketua I DPRD HSS H. Husnan mengatakan, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan APBD 2027. Menurutnya, rencana anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp2,1 triliun berpotensi mengalami pengurangan akibat penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“APBD kita di 2027 ini asalnya memang Rp2,1 triliun, kemungkinan ada pengurangan dari pusat berupa dana transfer daerah, sekitar Rp400 miliar,” kata Husnan.
Ia menjelaskan, besaran penyesuaian anggaran tersebut selanjutnya akan dibahas lebih mendalam melalui komisi-komisi DPRD sebelum masuk dalam pembahasan di Banggar.
Program yang dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi akan menjadi perhatian dalam pembahasan. Sementara itu, kegiatan yang belum menjadi prioritas dapat dipertimbangkan untuk ditunda.
“Yang menjadi prioritas mungkin nanti akan didahulukan dan mungkin yang belum itu akan ditunda,” ujarnya.
Selain Ranperda APBD 2027, DPRD HSS juga menerima pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Lambang Daerah.
Wakil Ketua II DPRD HSS Muhammad Kusasi mengatakan, pembahasan Ranperda tersebut bukan ditujukan untuk mengubah bentuk lambang daerah yang selama ini digunakan.
“Tidak, hanya penegasan saja,” kata Kusasi.
Menurutnya, setelah Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemerintah daerah diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai makna dan ketentuan penggunaan Lambang Daerah HSS.
Penyusunan regulasi tentang Lambang Daerah sebelumnya juga telah masuk dalam agenda pemerintah daerah sebagai upaya memberikan landasan hukum sekaligus menyeragamkan pemahaman terhadap arti dan filosofi yang terkandung di dalamnya.
Selanjutnya, pembahasan kedua Ranperda akan berlanjut pada tahapan berikutnya antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten HSS. Fokus pembahasan APBD 2027 diarahkan pada penyesuaian kemampuan fiskal daerah, penetapan program prioritas, serta keberlanjutan pelayanan publik.
*(UCK/BANJARTV.COM)