Wabup HSS Hadiri Rakor Karhutla, Gubernur Kalsel: HSS Termasuk Daerah Titik Panas
BANJARTV.COM, BANJARBARU – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Gedung KH Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Rakor yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, tersebut menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kepala daerah dari 12 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, perwakilan TNI dan Polri, BMKG, instansi vertikal, tenaga ahli gubernur, relawan, serta pegiat karhutla.
Dalam arahannya, Gubernur Muhidin mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah titik panas (hotspot) terdeteksi di Kabupaten Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum mengarah pada status darurat karhutla karena sebagian besar titik panas berada di kawasan pertambangan batu bara.
“Pada prinsipnya, hingga saat ini Kalimantan Selatan masih aman. Namun, kami tetap memerintahkan BPBD bersama tim untuk mengecek kondisi lahan gambut, apakah masih basah atau sudah mulai mengering,” ujar Muhidin kepada awak media.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin lengah dalam menghadapi potensi karhutla. Oleh karena itu, seluruh BPBD kabupaten/kota diminta untuk terus meningkatkan pemantauan lapangan, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan rawan kebakaran.
Keikutsertaan Wakil Bupati HSS dalam rakor tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Melalui rakor ini, diharapkan langkah antisipasi dapat dilakukan lebih dini sehingga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dapat diminimalkan melalui sinergi lintas sektor.
*(UCK/BANJARTV.COM)